Peduli dengan kemajuan Pondok Pesantren dan pelindungan pada hak penyandang disabilitas, perempuan dan Anak, DPRD Lotim Ajukan 2 Raperda inisiatif.

  • Sabtu, 21 Oktober 2023 - 12:53:21 WIB
  • Administrator
Peduli dengan kemajuan Pondok Pesantren dan pelindungan pada hak penyandang disabilitas, perempuan dan Anak, DPRD Lotim Ajukan 2 Raperda inisiatif.

Selong 17/10/2023 - Pada Rapat Paripurna III Masa Sidang I Rapat ke dua dan Rapat Ketiga Kabupaten Lombok Timur, dua momen penting terkait dua Raperda Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2023 telah menjadi sorotan. Pertama, Rapat Paripurna III Masa Sidang I Rapat ke dua DPRD Kabupaten Lombok Timur pada hari ini, membahas dua Raperda, yakni Raperda Pondok Pesantren dan Raperda Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Anak.

Dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I Rapat Ke Dua, Bupati Lombok Timur H.M. Juaini Taofik, M.Ap memberikan jawaban atas penyampaian dua Raperda tersebut. Dalam pidatonya, Bupati menyatakan dukungan kuat terhadap fasilitasi dan penguatan kelembagaan pesantren dalam upaya untuk memajukan pendidikan pesantren dalam satu sistem pendidikan yang menghormati kekhasan, tradisi, dan kurikulum pesantren.
 

“Sebagai wujud tanggung jawab dan kemitraan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksananakan amanat yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu atas nama Pemerintah Daerah saya menyampaikan apresiasi terhadap pengajuan Raperda inisiatif ini, dan semoga kuantitas dan kualitas regulasi usul-usul inisitif DPRD sebagai payung hukum dalam pelaksanaan agenda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, akan terus meningkat dari tahun ke-tahun.” (H.M Juaini Taofik, M.Ap)

Bupati juga menyoroti Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Anak. Beliau mengapresiasi pemikiran dari inisiatif DPRD dalam menciptakan regulasi yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perempuan, dan anak, meskipun menegaskan perlunya penyempurnaan dalam hal teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I Rapat ke Tiga, terkait dengan Jawaban Bupati, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Timur memberikan tanggapan atas pernyataan Pemerintah Daerah dibacakan oleh Huspiani, S.Km yang menyatakan bahwa Raperda ini tidak masuk dalam Propemperda 2023 dengan judul "Raperda Kabupaten Inklusif." DPRD menegaskan bahwa Raperda Inisiatif ini telah mengalami harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (KUMHAM) Nusa Tenggara Barat dan merubah judulnya menjadi "Raperda Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Anak." Oleh karena itu, secara substansi, Raperda ini tidak mengalami perubahan esensial.

“Apa yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah  yang menyatakan bahwa Raperda  ini tidak masuk dalam Propemperda 2023   adalah  sesungguhnya  Tidak benar,   karena  memang Pada  penetapan Propemperda 2023 Raperda ini  berjudul Kabupaten Inklusif , akan tetapi setelah kami melakukan Proses Harmonisasi di KUMHAM NTB judul Raperda dirubah menjadi Penghormatan,Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak, secara substansi tidak berubah.” (Huspiani, S.Km)

Fraksi-fraksi DPRD juga menekankan komitmen mereka untuk melanjutkan pembahasan Raperda ini dan mengangkat isu-isu penting yang terkait dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perempuan, dan anak di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Penyampaian tanggapan ini mencerminkan upaya serius DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam menjawab tuntutan masyarakat dan memastikan bahwa peraturan yang diusulkan akan memberikan perlindungan yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kedua momen ini mencerminkan komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menjawab tuntutan masyarakat dan mengatasi isu-isu penting yang menjadi fokus dalam dua Raperda ini.

  • Sabtu, 21 Oktober 2023 - 12:53:21 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya

Tidak ada artikel terkait