DPRD LOMBOK TIMUR MENYETUJUI DUA RAPERDA TAHUN 2023 DAN MEMINTA PENJELASAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

  • Rabu, 05 Juli 2023 - 15:12:34 WIB
  • Administrator
DPRD LOMBOK TIMUR MENYETUJUI DUA RAPERDA TAHUN 2023 DAN MEMINTA PENJELASAN  KEPADA PEMERINTAH DAERAH

04/07/2023. Dalam lanjutan Paripurna IX Masa Sidang III dengan agenda Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Timur. Melalui fraksi-fraksi, DPRD memberikan tanggapannya setelah mempertimbangkan dan mengkaji penjelasan yang di sampaikan oleh Bupati mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Timur untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu Raperda tentang  Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 dan Raperda  Pengelolaan Keuangan Daerah, Secara Resmi DPRD menyatakan persetujuan untuk membahas lebih lanjut sesuai mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

11 Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Timur memberikan tanggapannya yang diwakili oleh Mualani, SE. juga meminta penjelasan Bupati terhadap beberapa hal antara lain ialah program-program yang direncanakan untuk tahun 2023 yang belum berjalan dengan baik, terutama dalam hal penanganan promotif dan preventif di bidang kesehatan (Dikes). Hampir seluruh program yang direncanakan untuk tahun 2023 tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Apakah hal ini disebabkan oleh kurangnya Dana Alokasi Umum (DAU), pengurangan anggaran, ketidakstabilan manajemen di Dikes, atau mungkin ada masalah lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program tertentu.

DPRD Kabupaten Lombok Timur juga menyoroti PAD yang diestimasikan sebesar 650 juta rupiah untuk tahun 2023, sementara pada tahun 2022 PAD hanya tercapai sebesar 349 juta rupiah dari target 441 juta rupiah. DPRD meminta penjelasan dan analisis mengenai situasi ini, serta permintaan untuk mempertimbangkan program-program di bidang kesehatan (Dikes), pendidikan dan kebudayaan (Dikbud), serta hibah dan bantuan sosial (bansos) yang belum terealisasi hingga saat ini dengan alasan kesalahan administrasi dan pengetikan.

Selanjutnya Ketiga, DPRD Kabupaten Lombok Timur meminta penjelasan dari Inspektorat terkait hasil temuan audit dari tahun 2018 hingga 2022. Apa permasalahan yang ditemukan dan bagaimana penanganannya, terutama terkait audit PDAM, Agro Selaparang, energi Selaparang, serta audit dana desa? DPRD meminta penjelasan secara komprehensif, termasuk hasil audit terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang kesehatan (Dikes) dan BLUD lainnya, termasuk audit dana bantuan operasional sekolah (bos) dan bantuan operasional kegiatan (BOK).

Selain apa yang sudah dijelaskan di atas dari total sepuluh point tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten juga meminta penjelasan Kepala Daerah terkait bagaimana Inspektorat menangani keadaan APBD Lombok Timur yang tidak memenuhi standar kewajaran dalam penganggarannya sehingga program-program kegiatan tidak memiliki kepastian, serta DPRD juga ingin mengetahui secara Filosofis, yuridis dan sosiologi, apakah Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah yang diusulkan mendesak atau dikarenakan kondisi keuangan yang sedang mengalami kesulitan.

DPRD Kabupaten Lombok Timur tak lupa juga mengangkat masalah pengelolaan pasar, terutama terkait pengelolaan parkir, DPRD menanyakan penjelasan mengenai langkah-langkah pemda dalam mengatasi ketidakteraturan yang terjadi pada pengelolaan lahan parkir di area pasar dan di jalan serta halaman rumah warga di sekitar pasar karena ketidakjelasan Dinas mana yang bertanggung jawab atas pengelolaanya (parkir).

Tak lupa juga DPRD Kabupaten Lombok Timur mengharapkan tanggapan pemerintah terkait gugatan sekelompok warga yang mengajukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi terkait Kawasan Industri Hijau Terpadu (KIHT) di eks Pasar Paokmotong. DPRD ingin mengetahui sejauh mana optimisme pemerintah dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Dan yang terakhir DPRD meminta agar pengadaan barang dan jasa segera dilaksanakan tanpa bertabrakan dengan masa kampanye.

DPRD Kabupaten Lombok Timur berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan yang komprehensif dan mempertimbangkan permintaan serta pertanyaan yang diajukan untuk memastikan tindak lanjut yang tepat terhadap isu-isu yang diangkat oleh fraksi-fraksi DPRD.

  • Rabu, 05 Juli 2023 - 15:12:34 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya