KOMISI KERJA KOMISI IV BAHAS PROGRES REVISI RT/RW LOTIM

  • Selasa, 27 Juni 2023 - 08:06:44 WIB
  • Administrator
KOMISI KERJA KOMISI IV BAHAS PROGRES REVISI RT/RW LOTIM

Selong (26/6/2023). Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur berlangsung dalam suasana penuh keterbukaan dan kerja sama. Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan progres revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Murnan, S.Pd.,MM.Inov, hadir pula Ketua Komisi IV, Abdul Halid, serta Anggota Komisi IV, H.Muhammad Holdi dan Farouk Bawazier, Lalu Abd. Hafidz, S.Ag. Juga turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Achmad Dewanto Hadi, St Mt, untuk memaparkan revisi Rencana Tata Ruang (RT/RW) Kabupaten Lombok Timur.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas PUPR, Dewanto, menjelaskan mengenai rencana pengelolaan tata ruang yang terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri yang berlaku. Ia menjelaskan secara rinci mengenai perubahan yang dilakukan dalam rencana tersebut untuk memastikan penataan ruang yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, Anggota Komisi IV, H. Holdi, menyarankan agar penjelasan yang disampaikan lebih detail lagi. Ia berpendapat bahwa penjelasan yang telah diberikan masih terlalu umum sehingga perlu adanya klarifikasi lebih lanjut agar semua anggota DPRD memahaminya dengan baik.

Sementara itu, Ketua Komisi IV, Abdul Halid, menyampaikan pentingnya membahas batas desa secara terperinci. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kebingungan terkait batas antara desa induk dan desa berkembang. Dengan pemahaman yang jelas mengenai batas desa, diharapkan penataan ruang dapat dilakukan secara optimal.

Selanjutnya, Anggota Komisi IV, Muktamat, menyoroti wilayah Lombok Timur yang berada di sepanjang pinggir pantai, terutama terkait izin tambak udang. Ia mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan izin tambak udang, mengingat masih adanya izin tambang pasir besi yang berlaku saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR, Dewanto, menjelaskan perbandingan antara Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan revisi yang dilakukan pada tahun ini. Ia memastikan bahwa revisi yang dilakukan memiliki ketentuan yang jelas dan mengikuti peraturan yang berlaku.

Rapat kerja ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perizinan dan ATR BPN, yang memberikan kontribusi penting terkait izin dan pemetaan wilayah. Kedua pihak ini akan berkolaborasi dalam mengawasi dan mengatur tata ruang Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya rapat kerja ini, diharapkan terjadi sinergi antara DPRD Kabupaten Lombok Timur, Dinas PUPR, Dinas Perizinan, dan ATR BPN dalam memastikan tata ruang Kabupaten Lombok Timur yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi langkah penting dalam menyeimbangkan pembangunan dengan pemeliharaan lingkungan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur.

  • Selasa, 27 Juni 2023 - 08:06:44 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya