JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM GABUNGAN FRAKSI DPRD ATAS RAPERDA APBD PERUBAHAN 2022

  • Selasa, 27 September 2022 - 09:35:23 WIB
  • Administrator
JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM GABUNGAN FRAKSI DPRD ATAS RAPERDA APBD PERUBAHAN 2022

SELONG. Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy, M.M. menghadiri Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Lombok Timur terkait dengan tanggapan Bupati terhadap Pandangan Umum Gabungan Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 pada Selasa, 20 September 2022.

 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lombok Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas saran, masukan, dan himbauan yang diberikan Fraksi-Fraksi Dewan dalam menanggapi pidato Bupati tentang 3 buah Raperda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022. Adapun dalam menanggapi hal tersebut, Faksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Timur menyatakan setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Namun Fraksi-Fraksi DPRD menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan membutuhkan jawaban dari Bupati Lombok Timur.  Terkait hal itu, Bupati Lombok Timur memberikan jawaban yang sangat rinci beberapa pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Timur.

 

Terkait kepastian anggaran perubahan tahun 2022 supaya tidak ada lagi hutang yang jatuh tempo pada tahun 2023. Bupati Lombok Timur menanggapi bahwasannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 dengan rencana pendapatan daerah sebesar 2 Triliun 974 Miliar 239 Juta Rupiah lebih dan belanja daerah direncanakan sebesar 3 Triliun 270 Miliar 931 Juta Rupiah lebih. Bupati berharap supaya organisasi perangkat daerah mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mampu untuk mengoptimalkan pencapaian realisasinya dan OPD pengelola dana DAK, Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam agar mempercepat realisasi fisik dan keuangan diikuti dengan laporan sebagai syarat penyaluran dana sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya pekerja yang tidak dibayar pada tahun anggaran berjalan. Bupati Lombok Timur mengharapkan kerjasama antara Eksekutif dan DPRD Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi pendapatan daerah.

 

Kemudian salah satu tanggapan yang disampaikan Bupati terkait waktu pengajuan KUA PPAS Tahun 2023, bahwasannya tengah dilakukan finalisasi KUA PPAS APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama OPD dan akan dibahas kembali dalam rentang waktu secepatnya setelah penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

 

Selain itu, menanggapi rencana pemerintah daerah untuk menggabungkan Perusda Agro Selaparang dan Energi Selaparang karena hutang yang menumpuk, Perusahaan Daerah PD. Agro Selaparang dan PT. Seleparang Energi belum memberikan kontribusi dalam bentuk deviden pada tahun anggaran 2021 dan pada 2022 kedua Perusda tersebut diberikan tambahan penyertaan modal dengan harapan manajemen kedua Perusda ini dapat dimaksimalkan sehingga mampu memberikan kontribusi berupa deviden pada tahun anggaran 2022.

 

Kemudian terhadap sisa pinjaman daerah, dapat disampaikan bahwa pinjaman Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari PT. Sara Multi Infrastruktur yang berjumlah 155 Miliar Rupiah sudah terealisasikan sebesar 108 Miliar 50 Juta Rupiah, sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) sisa pinjaman PEN Daerah akan dicairkan pada November 2022. Sedangkan Pinjaman Daerah dari PT. Bank NTB Syariah telah diajukan pencairan tahap pertama sesuai Surat Bupati Lombok Timur No. 900/1299/PKAD/2022 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman Tahap I Tanggal 12 September 2022  dan sesuai KAK pencairan terakhir pada November 2022.

 

Selanjutnya mengenai sisa dana yang belum terbayarkan dirincikan berupa kegiatan Penyediaan Pelayanan Publik dengan Pelaksanaan Penganggaran Tahun Jamak 300 Miliar, direncanakan sampai 31 Desember 2022 terealisasikan sebesar 242 Miliar 256 Juta 250 Ribu Rupiah, sisa yang akan dibayarkan pada 2023 sebesar 57 Miliar 743 Juta 720 Ribu Rupiah.

 

Dan terkait persiapan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka Pemilihan Kepala Desa seretak pada awal tahun 2023 dirincikan oleh Bupati bahwa prosesnya telah sampai pada persiapan regulasi berupa Perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait dengan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang tengah dibahas dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur. Kemudian tahap Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang direncanakan mulai Oktober 2022 dan rencana pemungutan suara paling lambat pada Maret 2023. Serta persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang tengah dibahas dan akan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023.

 

Pemberian jawaban oleh Eksekutif ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Perwakilan Rakyat yang ada di DPRD sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen ASN yang lebih berkualitas dan meningkatkan kesejateraan masyarakat serta penyesuaian pengelolaan keuangan daerah.

  • Selasa, 27 September 2022 - 09:35:23 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya