KOMISI II DPRD LOMBOK TIMUR TERIMA HEARING LK2T DAN KASTA TENTANG PENGADAAN OBAT DI LOTIM

  • Kamis, 18 Agustus 2022 - 14:29:42 WIB
  • Administrator
KOMISI II DPRD LOMBOK TIMUR TERIMA HEARING LK2T DAN KASTA TENTANG PENGADAAN OBAT DI LOTIM

Kamis (18/08/2022) Kondisi kelangkaan obat di Kabupaten Lombok Timur mendapat perhatian dari Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T). Berangkat dari hal itu, LK2T menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur melalui surat Nomor: 01/Sek/LK2T/KASTA/2022, tanggal 9 Agustus 2022 perihal Mohon Audiensi terkait Perencanaan dan Manajemen Pengadaan Obat di Kabupaten Lombok Timur. Permohonan audiensi tersebut mendapat atensi dari Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur dengan surat Nomor 172/115/VIII/DPRD/2022, tanggal 16 Agustus 2022, perihal Undangan Hearing.

Dalam pertemuan hearing yang dipimpin oleh Ketua Komisi II M. Waes Alqarni, S.E. dan dihadiri oleh Ketua DPRD Lotim Murnan, S.Pd., Anggota Komisi II DPRD, Unsur Dinas Kesehatan, Kabag PBJ Setdakab Lombok Timur, Unsur BPKAD, dan Pengurus LK2T dan KASTA tersebut, mengemukakan beberapa persoalan terkait kondisi kelangkaan obat, kemajuan pembayaran, dan adanya obat yang sudah kadaluarsa yang ditemukan di Puskesmas.

Menanggapi perihal kelangkaan obat, Sekretaris Dinas Kesehatan yang mewakili Kepala Dinas dalam pertemuan ini menyatakan bahwa, memang ada obat yang masih belum tersedia pada penyedia yaitu obat yang berkaitan dengan pengobatan jiwa dan vitamin K injeksi, tetapi Dinas Kesehatan melakukan substitusi terhadap obat tersebut dengan obat lain.

Terkait dengan pengadaan obat, Sekdis menyampaikan bahwa proses pengadaan obat, tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku, yaitu melalui e-katalog. Hal ini diiyakan oleh pihak Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang dalam hal ini disampaikan oleh Kabag Pengadaan Barang/Jasa dan Kasubag Pengadaan Barang/Jasa. Proses pengadaan obat melalui e-katalog, seperti diakui oleh Sekdis, dimulai pada bulan April 2022, dengan pertimbangan, jika dimulai pada awal tahun, belum banyak dan belum lengkap jenis obat yang tersedia pada e-katalog. Selain itu, Sekdis juga menyampaikan bahwa untuk pengadaan obat yang bersifat urgen dan belum tersedia pada Dinas Kesehatan, pihak Puskesmas dapat melaksanakan pengadaan sendiri. Sekdis Dikes juga menyampaikan pihak Dikes langsung mendistribusikan obat yang sudah datang ke Puskesmas.

Proses pembayaran untuk kegiatan pengadaan obat, seperti disampaikan oleh Sekretaris Dikes dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD, belum ada pembayaran yang dilakukan, baik itu melalui DAK maupun dana JKN.

Pada kesempatan hearing tersebut, Ketua DPRD mengapresiasi LK2T yang bersedia menjadi mitra bagi DPRD dan mau mengangkat hal tersebut, karena bagaimanapun juga, semua program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, semuanya ditujukan bagi masyarakat. Selain itu, Murnan juga menyoroti keluhan masyarakat pada Puskesmas pengguna BPJS yang merasa mendapat perlakuan yang berbeda dengan masyarakat lain yang tidak menggunakan BPJS.

Sedangkan yang terkait dengan dugaan adanya obat yang kadaluarsa, belum mendapat penjelasan dari pihak Dinas Kesehatan. Untuk itu, Pimpinan rapat menawarkan kepada LK2T agar dilakukan pertemuan lanjutan yang akan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan secara langsung dengan membawa data yang lengkap terkait persoalan yang menjadi pertanyaan LK2T.()

  • Kamis, 18 Agustus 2022 - 14:29:42 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya