DPRD LOTIM SOROTI PEREKRUTAN TENAGA NON PNS

  • Rabu, 29 Desember 2021 - 11:52:37 WIB
  • Administrator
DPRD LOTIM SOROTI PEREKRUTAN TENAGA NON PNS

DPRD LOTIM SOROTI PEREKRUTAN TENAGA NON PNS


28/12/2021. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Pimpinan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur mengadakan Rapat Kerja bersama Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan  dan Kepala Dinas Pendidikan terkait tentang CPNS, PPPK dan Honor Daerah di Kabupaten Lombok Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menyoroti tentang rekruitmen tenaga Honor Daerah. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV H. L. Hasan Rahman, dalam sambutannya ia meminta kejelasan terkait jumlah CPNS, PPPK dan Tenaga Honor Daerah di Lombok, karena saat ini menjadi isu yang cukup panas di tengah-tengah masyarakat Lombok Timur.

“Pimpinan OPD disini kita undang untuk dapat menjelaskan terkait CPNS, PPPK dan Tenaga Honorer Daerah. Khususnya PPPK dan Tenaga Honorer yang menjadi isu di tengah masyarakat kita” H. L. Hasan Rahman.

Pada rapat ini Kepala Dinas BKPSDM Salmun Rahman menjelaskan bahwa rekruitmen CASN tahun 2021 tinggal menyisakan finishing dari formasi PPPK guru yang berdasarkan informasi sementara yang kami peroleh bahwa 264 formasi PPPK non guru akan terisi sampai tahap kedua ini. Sesuai dengan ketetapan Menteri PANRB untuk kebutuhan CASN Tahun Anggaran 2021 berjumlah 509 formasi. 509 formasi terrsebut dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok I adalah formasi CPNS jumlah 107, formasi PPPK non guru jumlah 138, dan formasi PPPK guru jumlah 264.  Dari Jumlah 107 yang lulus 95 sehingga kekurangan 12 formasi yang tidak terisi. Untuk PPPK non guru yang lulus 87 sehingga 51 formasi kosong. Sedangkan formasi untuk PPPK guru yang telah lulus dan sudah ditetapkan sebanyak 264 formasi sehingga tidak ada lagi sampai tahap ketiga. Sehingga dari 509 formasi yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Kemenpan RB kita mendapatkan 466 dan yang tidak terisi 63.

Sebagai tambahan kaitannya dengan pengadaan seleksi ini juga mendapat optimalisasi sistem sehingga tenaga CPNS maupun PPPK dari beberapa pelamar dengan peringkat terrbaik yang kalah bersaing pada formasi yang dipilih bisa dilimpahkan ke formasi yang kosong.

Untuk perekrutan Tahun Anggaran 2022 total usul formasi sebanyak 6.980, yang terdiri 4.665 tenaga guru, 2.315 untuk PPPK non guru terdiri 2.315, 1.501 tenaga kesehatan dan 814 tenaga tehnis lainnya. Wacana dari Pemerintah Pusat untuk pengadaan CASN tahun 2022 bahwa tidak lagi membuka CASN jalur CPNS tetapi lewat jalur PPPK.

Lebih lanjut Salmun Rahman menerangkan bahwa jumlah tenaga non PNS yaitu 14.705 yang di dominasi oleh tenaga pengajar dan tenaga kesehatan, bahwa pada tahun 2021 dalam perekrutan tenaga non PNS ini, masing-masing OPD merekomendasikan ke BKPSDM yang kemudian diteruskan langsung ke Bupati, para tenaga non PNS yang dipekerjakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang ada di masing-masing OPD untuk bisa disetujui Bupati.

Kemudian H. L. Hasan Rahman menyebutkan bahwa saat ini nasib para tenaga non PNS di Lombok Timur terkantung-kantung, selain masalah gaji juga data para tenaga non PNS dinilai masih tidak jelas, dalam hal ini ia mengatakan Bupati harus bertanggung jawab penuh mengenai nasib para tenaga non PNS ini, Bupati wajib memberikan gaji yang sesuai karena Bupati lah yang menandatangani SK para tenaga non PNS ini.

“Kalau sudah di SK-kan dan sudah di tanda-tangan sesuai perjanjian kontrak kerja, maka mereka wajib hukumnya untuk dibayarkan sesuai dengan UMR kita disini” ucapnya.

H. L. Hasan Rahman berharap Pemkab Lotim dalam melakukan perekrutan tenaga honorer agar bisa mempertimbangkan beban kerja dan anggaran yang ada karena adanya rekomendasi dari OPD. Siapapun yang mendapatkan SK dari Bupati maka harus mendapatkan gaji dari Bupati melalui anggaran APBD sebagai konsekuensi atas penandatanganan SK tersebut.

“Tenaga non PNS yang ada di Lombok Timur terbilang sudah over kapasitas, akan tetapi sudah terlanjur ditanda-tangani oleh Pak Bupati, jangan sampai tanda tangan Bupati sama dengan tanda tangan Kepala Sekolah atau UPT, kalau SK itu sudah di tanda-tangani oleh Kepsek bolehlah mereka digaji melalui dana BOS” ungkapnya.

 

  • Rabu, 29 Desember 2021 - 11:52:37 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya