DPRD SETUJUI RAPERDA INISIATIF DEWAN DAN HIBAH ASET DAERAH

  • Selasa, 26 Oktober 2021 - 07:11:39 WIB
  • Administrator
DPRD SETUJUI RAPERDA INISIATIF DEWAN DAN HIBAH ASET DAERAH

19/10/2021. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Rapat Paripurna ke – II Masa Sidang I dengan agenda Persetujuan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi usul Raperda Inisatif DPRD dan persetujuan terhadap Hibah Asset/Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Timur yang di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD H.D. Paelori, SE. serta di dampingi oleh Ketua DPRD Murnan, S.Pd beserta Wakil Ketua M. Badran Achsyd, SE. Dan dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur H.M Sukiman Azmy.

Mengacu pada program pembentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur di tahun 2021, DPRD Kabupaten Lombok Timur mengajukan beberapa Raperda usul prakarsa DPRD. Ada dua Raperda yang di ajuan DPRD Lombok Timur yaitu Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang disampaikan oleh LALU MUHAMMAD ALI, SH Sekretaris Bapemperda DPRD Kabupaten Lombok Timur.

“Pembentukan Perda Kabupaten Lombok Timur tahun 2021, maka DPRD mengajukan 2 Rancangan Perda usul Prakarsa/inisiatif DPRD yaitu pertama Raperda Perlindungan Pekerja Migran Asal Daerah Kabupaten Lombok Timur kedua Raperda tentang Perlindungan dan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petamba Garam” jelasnya.

Raperda Perlindungan Pekerja Migran Asal Daerah Kabupaten Lombok Timur di inisiasi DPRD karena dari tahun ke tahun masyarakat Lombok Timur untuk mendapatkan pekerjaan diluar negeri semakin besar. Meningkatnya jumlah pengiriman ini disebabkan oleh kondisi lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan pencari kerja.

Pada paripurna ini juga DPRD lewat Komisi I memberikan penjelasan persetujuan terkait Hibah Sebagian Tanah Aset/Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021, aset tanah milik daerah yang di berikan kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren beredoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 68 ayat 10, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 taahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah yang dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

“untuk penertiban dokumen dan penggunaan lahan-lahan yang merupakan asset Daerah Kabupaten Lombok Timur perlu dilakukan pemindah tanganan asset Daerah dalam bentu hibah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren sesauai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang Berlaku” ungkap Muallani.

Adapun asset milik daerah dalam bentuk tanah yang disetujui setelah Komisi I DPRD kabupaten Lombok Timur melakuakan Kajian dan turun langsung ke lokasi yaitu yayasan Ponpes Al-Istiqomah NW Suralaga seluas ± 3.100 m2 , Yayasan Ponpes Maraqitta’limat Mamben Kecamatan Wanasaba seluas ± 2.000m2 , Yayasan Ponpes Al-Hafizin NW Anjani di Desa Loyok Kecamatan Sikur seluas ± 2.700 m2 , Yayasan Ponpes UNWATUL FALAH NW Suralaga di Dusun Kopong Desa Tebaban Kecamatan Suralaga seluas 4.000 m2 . Total keseluruhan yang yang diusulkan oleh Bupati untuk dihibahkan seluas ± 11.800 m2 .

  • Selasa, 26 Oktober 2021 - 07:11:39 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya