BUPATI DAN DPRD SAHKAN 2 PERDA LOMBOK TIMUR

  • Selasa, 22 Juni 2021 - 09:06:12 WIB
  • Administrator
BUPATI DAN DPRD SAHKAN 2 PERDA LOMBOK TIMUR

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur melakukan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Gabungan Komisi dan  Penetapan 2 (dua) Raperda yaitu tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabpaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabpaten Lombok Timur 2018-2023.

Dalam Rapat Paripurna yang di hadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dan dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur Drs. H. M. Sukiman Azmy, M.M.

Laporan gabungan komisi I (satu) yang disamapaikan oleh Farouk Bawazier membahas hasil pembahasan rancangan peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Gabungan Komisi II (dua) yang menyampaikan hasil pembahasan terhadap Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Timur 2018-2023 yang disamapaikan oleh Saifullah, SH.

Dalam penyampaian laporan gabungan Komisi I (satu) hasil dari pembahasan yang dilakukan pada 7 s/d 9 Juni 2021 terhadap Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020, dalam rangka mewujudan anggaran daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan transfaran khususnya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dapat mengembangkan transaksi secara non tunai.

Dengan mendorong potensi BUMD untuk dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomoian Daerah dan memberi perhatian khusus kepada 3 sektor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Timur yaitu  Sektor Pertanian dengan kontribusi sebesar 27%, Perdagangan 17 % dan sektor Konstruksi yang memberikan kontribusi 10%.

Gabungan Komisi I (satu) terhadap pengangkatan Pegawai Honor di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang tidak di dasarkan atas Analisis kebutuhan Pegawai yang akurat dengan basis beban kerja di masing-masing OPD serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, permasalahan yang berkembang saat ini banyak pegawai honor daerah yang tidak dan atau belum mendapatkan honornya walaupun sudah mendapatkan SK pengangkatan.

Sementara itu dari hasil pembahasan Gabungan Komisi II (dua) terhadap perubahan RPJMD 2018-2023 memberikan saran agar menjadi perhatian bupati agar pembangunan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, pariwisata dan di bidang kesehatan agar menjadi perhatian yang lebih serius. Gabungan Komisi II juga meminta kepada Pemda untuk membenahi dan mewujudkan reformasi sistem akuntabilitasi kinerja tata kelola instansi di Lombok Timur agar bisa memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dan memberikan kualifikasi pejabat di OPD yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Dengan diajukannya perubahan RPJMD 2018-2023 ke- DPRD hendaknya Pemerintah Daerah menyajikan progres ke depannya lebih jelas apa yang menjadi visi-misi bupati dalam perubahan yang dimaksud. Gabungan Komisi II (dua) melihat Pemerintah Daerah sampai dengan tahun ke 3 ini masih lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur jalan tanpa bergerak ke bidang ekonomi lainnya sehingga salah satunya pariwisata tidak berjalan dengan baik.

Gabungan Komisi II juga mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar segera menuntaskan masalah kartu BPJS agar seluruh masyarakat Lombok Timur bisa menjadi Peserta BPJS dalam Tahun 2021 ini dan agar diupayakan supaya tidak ada lagi SKTM  yang justru sering menimbulkan masalah baru dan diganti dengan Kepesertaan BPJS.

Namun demikian dari Gabungan Komisi I dan Gabungan Komisi II menyetujui terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah agar di sahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur. 

  • Selasa, 22 Juni 2021 - 09:06:12 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya