BUPATI DAN DPRD LOTIM TETAPKAN 2 RAPERDA INISIATIF DEWAN

  • Senin, 08 Februari 2021 - 13:02:26 WIB
  • Administrator
BUPATI DAN DPRD LOTIM TETAPKAN 2 RAPERDA INISIATIF DEWAN

DPRD Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Rapat Paripurna VI Masa Sidang II Rapat ke-4 dalam rangka Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Timur tentang Persetujuan Penetapan Atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Insiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Raperda Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Sidang Paripurna yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dan dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy, turut hadir unsur Forkopimda Kabupaten Lombok Timur dan Kepala Dinas/Kantor Kabupaten Lombok Timur. Rapat yang berlangsung ada pukul 09:00 Wita di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Murnan, S.Pd menyempatkan diri untuk memberikan ucapan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2021 dan meminta penyampaian laporan Gabungan Komisi I yang membahas Raperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Gabungan Komisi II membahas tentang Timbulan Sampah Plastik Tahun 2021.

Gabungan komisi I yang diwakili oleh  Anggota Komisi Abdul Halid, S.P dalam laporannya menyampaikan bahwa dibuatnya Raperda Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Daerah juga dapat mengatur sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Ia juga menjelaskan rincian hasil pembahasan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dimana Raperda tersebut terdiri dari XII (dua belas) BAB dan 64 Pasal, BAB I Raperda ini tentang ketentuan umum yang terdiri dari 1 (satu) pasal, BAB II tentang Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup terdiri dari 3 Pasal; BAB III tentang Perencanaan, terdiri dari 3 Pasal; BAB IV Raperda ini tentang Perlindungan Petani, terdiri dari 19 Pasal yang semula terdiri dari 22 pasal; BAB V tentang Pemberdayaan Petani yang terdiri dari 25 Pasal; BAB VI tentang Kerjasama, terdiri dari 1 Pasal; BAB VII tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terdiri dari 1 Pasal; BAB VIII tentang Pembiayaan dan Pendanaan yang terdiri dari 6 Pasal; BAB IX Raperda ini tentang pengawasan yang terdiri dari 2 Pasal; BAB X tentang Peran Serta Masyarakat terdiri dari 1 Pasal; BAB XI tentang Ketentuan Peralihan yang terdiri dari 1 Pasal; BAB XII Raperda ini tentang Penutup terdiri dari 2 Pasal.

Pada draf awal di cantumkan tentang BAB Penyidikan dan BAB tentang Ketentuan Pidana akan tetapi dihilangkan karena Pasal tentang Pengaturan mengenai Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan lahan pertanian dihapus, oleh karena ketentuan tentang pelanggaran tersebut menunjuk Pasal tersebut dengan demikian secara otomatis ketentuan tentang Pidana dihilangkan.

Sementara itu laporan gabungan Komisi II DPRD Kab. Lombok Timur yang membahas Raperda Inisiatif DPRD tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik yang disampaikan oleh Anggota Komsi II Saifullah, SH memberikan penjelasan bahwa Raperda ini dibuat karena saat ini sampah merupakan permasalahan yang terkait erat dengan lingkungan hidup, kualitas kesehatan masyarakat dan telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi di masyarakat juga menimbulkan volume, jenis dan karakteristik sampah yang  semakin beragam, termasuk di dalamnya sampah plastik. Sumber utama sampah plastik antara lain adalah berasal dari kemasan produk makanan dan minuman, kantong belanja, dan pembungkus barang/produk atau wadah plastik sekali pakai. Untuk itu perlu dilakukannya upaya pengurangan atau pembatasan terhadap timbulan sampah plastik tersebut dalam rangka meminimalisasi dari dampak buruk atau bahaya yang diakibatkan.

Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, menuntut suatu kebijakan berupa pengurangan atau Pembatasan Timbulan Sampah Plastik yang dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, atas dasar tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Perlu menetapkan Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik.

Raperda Pembatasan Timbulan Sampah Plastik tersebut terdiri dari 11 BAB dan 27 Pasal. Pada BAB I yaitu tentang Ketentuan Umum; BAB II tentang Sasaran Pembatasan dan Jenis Sampah Plastik; BAB III tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik  yang terdiri dari 8 Pasal; BAB IV tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah terdiri dari 2 Pasal; BAB V Raperda ini tentang Rencana Aksi Daerah yang terdiri dari 2 Pasal; BAB VI tentang Peran Serta Masyarakat terdiri dari 2 Pasal; BAB VII tentang Pembinaan dan Pengawasan yang terdiri dari 3 Pasal; BAB VIII tentang Insentif dan Disinsetif terdiri dari 1 Pasal; BAB IX tentang Sanksi Administratif terdiri dari 1 Pasal; BAB X tentang Pembiayaan terdiri dari 1 Pasal; dan Bab XI Raperda ini tentang Ketentuan Penutup yang terdiri dari 1 Pasal.

Kemudian Bupati Kabupaten Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy dalam sambutannya menyampaikan bahwa kedua Raperda yang telah disepakati dalam pembahasan tingkat I pada rapat sebelumnya berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur NTB pada tanggal 15 Januari 2021 dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dapat ditetapkan. Ia juga mengharapkan kehadiran regulasi yang sudah ditetapkan pada rapat paripurna kali ini yaitu tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi titik awal optimalisasi perlindungan dan pemberdayaan petani oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan. Begitu pula kehadiran regulasi Pembatasan Timbulan Sampah Plastik menimbulkan Permasalahan Lingkungan sehingga ia berharap keberadaan regulasi tersebut dapat mengurangi beban lingkungan serta mendukung pembangunan berkelanjutan, sebagai yang diharapkan semua pihak.

Ia juga menyampaikan masukan dan saran dalam pembahasan kedua Raperda inisiatif yang disampaikan tentunya merupakan wujud sensitifitas terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Lombok  Timur.

 

  • Senin, 08 Februari 2021 - 13:02:26 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya