Harga Tidak Stabil, Rinjani Foundation Minta Dewan dan OPD Tindak Tegas Gudang Tembakau Ilegal

  • Selasa, 06 Oktober 2020 - 10:05:08 WIB
  • Administrator
Harga Tidak Stabil, Rinjani Foundation Minta Dewan dan OPD Tindak Tegas Gudang Tembakau Ilegal

Selong. Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur menerima undangan rapat dengar pendapat (hearing) dari Rinjani Foundation terkait tidak stabilnya harga tembakau dan meminta gudang-gudang illegal untuk ditindak dengan tegas, Kamis (1/10). Rapat ini juga dihadiri oleh Direktur PT. Djarum, PT Trisna Adi, PT Shadana Arif Nusa, PT BAT, dan kepala Gudang tembakau Moyot serta Kepala Kesatuan Pol PP Kabupaten Lombok Timur.

Ketua Rinjani Foundation, Zainul Muttakin mengatakan, harga tembakau yang telah disepakati tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. “Harga tembakau yang ada di menu itu Rp 45.000/kg tetapi kenyataannya dilapangan berharga Rp 35.000/kg,” katanya.

Selain itu, ia juga menganggap, gudang-gudang kecil ilegal yang ada sengaja dibuat oleh perusahaan besar hanya untuk menghindari pajak. Untuk itu, ia meminta Dewan untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan kecil yang tidak memiliki izin ini. “Tolong tindak tegas Gudang kecil yang menempel izin pada perusahaan besar agar segera dibubarkan,” tegasnya.

Hal yang sama juga dikatakan M. Efendy, salah satu anggota Rinjani Foundation, mitra-mitra perusahaan tembakau harus menstabilkan harga tembakau terlebih dimasa pandemi Covid-19 ini. Ia juga mempertanyakan indikator jelas peng-grade-an tembakau yang juga berpengaruh terhadap harga pembelian tembaku oleh perusahaan mitra.

“Saya mendapat informasi bahwa tembakau memiliki grade dimana masing-masing grade mempunyai harga yang berbeda. Harga tergantung jenis grade. Dari perusahaan mitra yang membeli tembakau dari petani, apa yang menjadi indicator jelasnya ? jangan sampai petani dibohongi dengan grade tersebut,” pungkas lelaki yang dipanggil Fendy tersebut.

Menjawab berbagai hal tersebut, Ketua Komisi IV, H. Hasan Rahman mengatakan, permasalahan harga tembakau ini terjadi setiap tahun. Untuk itu, ia meminta Dinas Pertanian yang hadir dalam rapat tersebut untuk membuat komitmen tentang harga dilapangan dan menindak tegas perusahaan illegal serta meminta Rinjani Foundation untuk memberikan data perusahaan illegal agar dapat ditindak segera.

  • Selasa, 06 Oktober 2020 - 10:05:08 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya

Tidak ada artikel terkait