FKSPN : Aturan Harus Tetap Ditegakkan!

  • Kamis, 01 Oktober 2020 - 09:02:17 WIB
  • Administrator
FKSPN : Aturan Harus Tetap Ditegakkan!

Selong, dengan adanya kegiatan aset tanah pemerintah Lombok timur yang terletak di Desa Terara Kecamatan Terara, Federisasi  Kesatuan Serikat  Pekerja Nasional (FKSPN) NTB adakan audiensi berasama  Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Lotim, Kepala Badan Pendapatan Daerah Lotim, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Lotim dan Kepala Bagian Tatapem Setda di kantor DPRD Kab. Lotim, Rabu (30/9).

Ketua FKSPN mengatakan bahwa tanah yang berada di Desa Terara Kecamatan Terara dikatakan sebagai aset pemda akan tetapi beberapa bulan lalu ada pembangunan yang mengatasnamakan Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) sinar kehidupan yang akan mendirikan kulineran, dari pihak FKSPN  merasa keberatan atas hal itu.

Selain itu, ketua FKSPN membacakan Surat Keputusan (SK) yang sebelumnya diterima oleh pihak LSM dari BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah). Adapun 5 poin dari isi  SK yang diberikan kepada LSM tepat pada tanggal 24 Juli perihal pembangunan pasar kuliner atas pembangunan tanah asset diantaranya pertama sebelum adanya sewa menyewa harus ada persetujuan sebelum didirikannya pembangunan kulineran itu. Kedua, lahan /Tanah  yang akan ditata seluas 10 are. Ketiga bangunan yang sudah ada tidak untuk di robohkan/dirusak tapi di desain ulang. Keempat segala biaya ditanggung oleh LSM  dan yang kelima  jika dalam waktu 3 bulan tidak memenuhi persyaratan yang di maksud maka surat akan dicabut dan segala biayanya yang sudah di keluarkan tidak dapat di ambil kembali atau dikembalikan.

"Dari surat yang sudah di keluarkan Pemda pada poin ke tiga, di sana sudah jelas dikatakan bahwa bangunan yang sudah ada tidak untuk dirobohkan/dirusak akan tetapi di desain ulang dan pada kenyataannya di lapang tidak sesuai dengan yang ada di lapang, di sana temboknya sudah di rusak dan dijebol," tegasnya.

“Anggaran sewa menyewa harus jelas, (kejelasan informasi atas pembangunan LSM) karena Lotim ini milik masyarakat bukan milik pemerintah” sambungnya.

Sementara itu, Lalu Mustarep, Kepala Bidang Aset Kabupaten Lombok Timur mengatakan,  pengelolaan aset daerah sudah masuk ke dalam aset pemerintah Lombok Timur, selain itu aset yang dimaksud juga sedang diusahakan terkait penerbitan sertifikatnya dan diinformasikan sedang dalam proses. Ia juga mengatakan bahwa Pemda Lotim sudah mengambil sikap terkait pembangunan di desa Terara yang sebelumnya aset/tanah yang  dimaksud dikuasai oleh banyak pihak yang mengaku sebagai hak miliknya, seperti adanya  pengakuan bahwa kepala desa menjual aset/tanah itu sehingga pihak aset mebuktikan dan menyampaikan kepada yang bersangkutan.

“tidak boleh kepala desa menjual asset, yang boleh (menjual) adalah Bupati atas persetujuan DPRD” tegasnya.

Disisi lain, Kepala Bidang Aset Daerah Lombok Timur menjelaskan juga,  lahan tersebut memang sudah menjadi aset milik daerah Kabupaten Lombok Timur, Sementara itu, BAPENDA mengklarifikasi bahwa yg dikeluarkan oleh PEMDA adalah surat persetujuan. BAPENDA meegaskan, sampai saat ini tidak ada akad atau kontrak sewa menyewa baik itu dari LSM Sinar Kehidupan maupun perorangan, akan ada sewa menyewa jika nanti pedagang sudah mulai berjualan, dan sewa menyewa akan dilakukan kepada para pedagang bukan kepada LSM. Sedangkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah kembali mempertegas belum ada proses sewa menyewa.

Terkait itu alur sewa menyewa pihak LSM Sinar kehidupan, sewa akan dilakukan Ketika sudah mendapatkan persetejuan sewa tanah dari Bupati, dan dilanjutkan dengan naskah perjanjian yang biaya sewa di serahkan H-2 setelah terbitnya naskah.

Terjadi ketegangan saat Ketua FKSPN NTB kembali bersuara, ia meminta aturan harus ditegakkan dengan semestinya agar tidak terjadi kegaduhan ditengah masyarakat.

“Jangan buat masyarakat dibawah itu gaduh, ikutilah aturan,”

Ketua Fkspn Lombok Timur menambahkan terkait LSM Sinar Kehidupan yang telah berproses dan membuat aturan bahwa masyarakat dimintai uang sewa, hal ini mengakibatkan terjadinya kerugian bagi masyarakat.

"LSM manapun yg meminta makan di masyarakat maka ia akan kami musuhi" tegasnya.

Pada akhir rapat, Komisi III DPRD Lombok Timur meminta untuk melakukan evaluasi terkait laporan LSM serta melakukan peninjauan surat.

  • Kamis, 01 Oktober 2020 - 09:02:17 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya

Tidak ada artikel terkait