DPRD KABUPATEN LOMBOK TIMUR MINTA PDAM SEGERA BERBENAH

  • Kamis, 24 September 2020 - 07:36:02 WIB
  • Administrator
DPRD KABUPATEN LOMBOK TIMUR MINTA PDAM SEGERA BERBENAH

Selong. Anggota komisi II, III dan IV mengadakan rapat kerja dengan Direktur PDAM Kabupaten Lombok Timur terkait keluhan pelanggan di ruang rapat kerja komisi IV Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, Senin (21/9).

Dalam rapat kerja tersebut, wakil ketua I DPRD Kabupaten Lombok Timur, Daeng Paleori mengatakan, PDAM harus membuat terobosan baru agar keluhan-keluhan dari pelanggan tidak terjadi lagi.

"Kita berharap manajemen PDAM dapat berbenah," pungkasnya.

Ia juga mengatakan, PDAM harus mulai untuk menginventalisir mata air minimal satu kecamatan satu mata air sehingga diharapkan mata air tersebut dapat mengairi daerah sekitarnya.

"Jangan terpaku pada satu sumber mata air, minimal satu kecamatan satu mata air dan dapat mengairi kecamatan itu agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar," tambahnya.

Selain itu, ia juga meminta agar kasus-kasus dengan masyarakat segera diselesaikan, seperti kasus mata air ambung dan aliran air di wilayah selatan Lombok Timur.

Ditempat yang sama, Direktur PDAM Kabupaten Lombok Timur, Bambang Suprayitno mengatakan, PDAM telah berusaha memberikan informasi kepada masyarakat atau pelanggan yang terdampak akibat proyek yang dikerjakan oleh PDAM. Informasi tersebut disebarkan melalui pengeras suara masjid/syuro serta ke cabang-cabang yang terdampak seperti cabang Kelayu dan Labuhan Haji.

Adapun kasus mata air Ambung, pihak PDAM mengaku kesuliitan membuktikan mata air tersebut merupakan hak milik PDAM. Bambang juga menuturkan kasus mata air Ambung masih dalam proses dan diambil alih oleh Pemda. Selain itu, PDAM berharap agar kasus mata air Ambung segera selesai sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan kasus mata air di wilayah bagian selatan terkendala oleh kurangnnya jaringan pipa.

”PDAM tidak bisa mengambil air dari pipa transmisi,” kata Bambang.

Sementara itu, terkait inventalisir mata air, PDAM mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah NTB. Namun, pihaknya menemui kendala yakni regulasi pemanfaatan mata air hanya diberikan sebesar 30%. Selain itu, mata air yang ditemukan banyak yang mati karena daerah sekitar sudah mulai kering dan tandus, salah satunya dikarenakan akibat dampak penambangan disekitar mata air.

"Kami ada rencana untuk bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan penghijauan dengan berkoordinasi dengan stakeholder di wilayah tersebut," ujar Bambang.

Namun, jawaban Direktur PDAM disanggah oleh Huspiani, anggota Komisi II DPRD Lombok Timur, ia mengatakan bahwa melakukan penghijauan membutuhkan waktu yang lama.

"Jika kita menghidupkan mata air dengan sistem penghijauan, waktunya sangat lama, mungkin Lotim sudah kolaps," ujarnya.

Rapat yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut diakhiri dengan permintaan pimpinan rapat agar PDAM segera memberikan salinan dokumen keluhan pelanggan dan meminta semua direktur PDAM untuk hadir pada rapat kerja selanjutnya.

  • Kamis, 24 September 2020 - 07:36:02 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya