RAPAT KOMISI I TENTANG INDIKASI PENYALAHGUNAAN DANA DESA BAGIK PAYUNG SELATAN

  • Senin, 20 Januari 2020 - 20:58:32 WIB
  • Administrator
RAPAT KOMISI I TENTANG INDIKASI PENYALAHGUNAAN DANA DESA BAGIK PAYUNG SELATAN

Selong (15-1-2020)  Ketua Komisi I Muallani, SE membuka rapat terkait laporan masyarakat tentang masalah penyalahgunaan wewenang penggunaan dana desa di Desa Bagik Payung selatan, Anggota Komisi I ingin mengetahui tentang masalah yang ada di Desa Bagik Payung.

“Ada hal-hal yang ingin kami ketahui lebih akurat terkait masalah penyalahgunaan wewenang penggunaan dana desa dan sudah masuk ke ranah kejaksaan, kami dari Komisi I ingin mendengar langsung dari Inspektorat terkait apa yang dialami oleh Desa Bagik Payung?”, tanya Muallani.

Rapat ini juga dihadiri oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Timur M. Hairi, iya menjelaskan bahwa masyarakat Bagik Payung Selatan telah melayangkan surat ke Kejaksaan Negeri Lombok Timur terkait masalah penyalahgunaan wewenang penggunaan dana desa di Desa Bagik Payung Selatan. “Terkait dengan laporan tersebut, masyarakat sudah melayangkan surat ke Kejaksaan, tapi kode etik pemeriksaan selalu menyerahkan audit itu kepada Inspektorat, dan masyarakat juga bersurat ke Inspektorat pada bulan November lalu, dan kami sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan khusus”, jelas Hairi.

Tim khusus ini nantinya bertugas untuk memerikasa laporan yang sudah di sampaikan masyarakat, dengan cara ini inspektorat dapat mengumpulkan fakta-fakta di lapangan tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang tentunya akan menjadi bahan pemeriksaan lanjutan.

“terkait dengan laporan yang ada di desa Bagik Payung Selatan yang sekitar bulan November, kami sudah melakukan pengujian terhadap laporan itu, kami punya standar pemeriksaan yang kami lakukan, kami sedang menganalisa secara detil apa yang menjadi laporan dan ternyata materi laporan pada saat itu belum lengkap uji, kami (Inspektorat) berusaha apa yang menjadi laporan masyarakat itu kami tindak lanjuti”, terang Hairi.

Muallani yang bertindak mempin rapat tersebut juga menanyakan tentang laporan terkait pembangunan fisik yang dilaporkan oleh masyarakat “Pembangungan fisik apa saja yang di laporkan (masyarakat)?” tanya Muallani.

“Pada tahun 2015, yang dilaporkan tentang tanah yang nilainya 300 juta, yang setelah kami periksa ternyata itu adalah aset tanah pecatu, ada juga pemelian perlengkapan kantor seperti kursi dll yang nilainya 116 juta rupiah dan itu ada fisiknya, rumah kumuh, pembangunan gedung kantor, jalan dan semua itu masih dalam pengumpulan bukti karena ini adalah limpahan dari kejaksaan jadi kami betul-betul detil dan sangat hati-hati dalam melakukan pemeriksaan”, tutur Hairi.

Tim pemeriksa dari Inspektorat mempunyai dua cara dalam pemerikasaan yaitu pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus. Dijelaskan bahawa pemeriksaan reguler dilakukan setiap akhir tahun yaitu memeriksa anggaran yang sudah di realisasikan dari setiap desa, sedangkan pemeriksaan khusus dilakukannya pemeriksaan secara menditail ketika ada laporan terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai, seperti yang dilakukan ketika ada laporan masyarakat terkait penyalahgunaan anggaran di desa Bagik Payung Selatan, dari dari hasil pemeriksaan yang didapatkan tersebut nantinya akan dibuka untuk menjawab laporan masyarakat. Hairi juga menegasakan akan melakukan pemeriksaan sesuai kode etik yang berlaku, “Kami tegaskan kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan kode etik, yang salah kami putuskan salah dan yang benar kami putuskan benar”. Tegas Hairi. (RF)

  • Senin, 20 Januari 2020 - 20:58:32 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya