KOMISI III DPRD Lotim Hearing tentang Pungli di Obyek Wisata Joben.

  • Rabu, 08 Januari 2020 - 22:51:57 WIB
  • Administrator
KOMISI III DPRD Lotim Hearing tentang Pungli di Obyek Wisata Joben.

Komisi III DPRD Kab. Lombok Timur, Rabu 8 Januari 2020 dipimpin Sekreatris Komisi Asmat, SH. mengadakan Hearing terkait indikasi pungutan liar (Pungli) di Obyek wisata Joben.

Hearing saat ini menurut politisi PKS tersebut merupakan menindak lanjut dari hearing tgl 12 Desember 2019 lalu yang belum terselesaikan karena belum ada kata sepakat.

Selain dihadiri Pimpinan dan Anggota Komisi III, juga menghadirkan Kadis Pariwisata, Kadis Perhubungan, SatPol PP, Bapenda, Kepala TNGR, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasionan (FKPSPN) NTB.

Ketua FKPSPN NTB Lalu Mulyadi pada kesempatan tersebut mempertanyakan dasar hukum Dinas Pariwisata dalam melakukan pengelolaan obyek wisata Joben, karena menurutnya kawasan wisata Joben tersebut masuk ke wilayah pengelolaan TNGR, Mulyadi juga mempertanyakan siapa yang mengatur retribusi di kawasan wisata Joben, karena dari bukti yang didapatkan dilapangan retribusi parkir di kawasan wisata Joben sebesar Rp. 10.000 untuk roda empat dan Rp. 5.000.- untuk kendraan roda dua.

“Siapa yang membuat karcis masuk, apakah sudah ada aturan retribusi tarif parkir mobil Rp. 10.000 dan Rp. 5.000.- untuk sepeda motor, sedangkan menurut Peraturan Daerah karcis parkir untuk motor sebesar Rp. 1.000.- dan mobil Rp. 2.000.-, Jadi jelas ada indikasi pungli disini.” tegas Mulyadi.

Kadis Pariwisata Dr. H. Mugni, S.Pd, M.Pd.I pada kesempatan tersebut menjelaskan “Pemda Lotim sejak lama sudah mengelola kawasan wisata Joben dan penetapan target PAD dari pengelolaan Obyek Wisata Joben telah disepakati bersama DPRD tahun 2019 sebesar 300 juta.” jelas Mugni.

Sementara itu Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Muhir, Spd. mengatakan Persoalan mengenai dasar hukum Dinas Pariwisata dalam pengelolaan kawasan wisata Joben saat ini masih dalam proses dengan pihak TNGR, sedangkan masalah pungli parkir agar diselesaikan secara hukum dengan oknum yang terlibat. “Kesepakatan kami dengan TNGR sementara ini, lanjt Muhir, masih dalam proses dan pengelolaan Joben masih kosong sehingga saat Dinas Pariwisata yang mengelolanya.

Kepala TNGR Dedi Asriady menjelaskan bahwa pihak TNGR sekarang ini sedang memperhatikan tiga isu utama yang menjadi perhatian seius dari TNGR, salah satunya masalah Pengelolaan Kawasan Wisata Joben. Dedi mengatakan bahwa sudah ada pembicaraan dalam hal ini dengan Kementirian Pariwisata RI, bahwa di bulan Januari ini pihak TNGR bisa menghadirkan Dirjen Pengembangan Pariwisata sehingga nantinya dapat di temukan kesepakatan antaran pihak TNGR dan Pemda Lotim, pihak kami sudah berkomitmen ke bapak Bupati dan Pak Kadis Pariwisata untuk memaksimalkan potensi taman nasional dengan konsep kebersamaan demi peningkatan PAD. (RF)

  • Rabu, 08 Januari 2020 - 22:51:57 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya