Sejarah singkat DPRD LOMBOK TIMUR

  • 17 November 2017
Sejarah singkat DPRD  LOMBOK TIMUR

Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Lombok timur dibentuk bersama dengan pembentukan daerah swatantra tingkat II yaitu pada tanggal 1 september 1958.

Sejak terbentuknya tahun 1958 lembaga ini telah mengalami beberapa kali periode pergantian anggota maupun kepemimpinan yaitu :

1. Periode Tahun 1958-1971

Pada Periode ini keanggotaannya mencakup unsur-unsur partai politik yaitu :

- Masyumi

- Nahdlatul Ulama

- Partai Nasional Indonesia (PNI)

- Partai Indonesia Raya (PIR)

- Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan

- Partai Rakyat Nasional (PRN)

Berdasarkan hasil siding pleno pada tanggal 13 juli 1959 Lembaga ini menyelesaikan keputusan untuk memilih saudara Hasan sebagai ketua dan saudara ABDUL MANAN sebagai wakil ketua. Kemudian pada tanggal 27 Juli 1959 dalam siding pleno rapat ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan (DPRD Peralihan) telah berhasil menetapkan anggota dewan pemerintahan Daerah (DPD) Peralihan Daerah Tingkat II Lombok Timur masing-masing :

  1. Mamiq Djamilah
  2. H. M. Yusi Muchsin Aminullah
  3. Yakim
  4. Abdul Hakim
  5. Ratmawa

Dengan demikian dalam bulan juli 1959 lengkaplah alat-alat kelengkapan pemerintah daerah  Swatantra tingkat II Lombok Timur sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang nomor  1 tahun 1957. Selanjutnya DPRD peralihan yang telah dibentuk dengan keputusan nomor : 1/5/11/54 tanggal 7 april 1960 mencalonkan Lalu Muslihin sebagai calon kepala daerah swantantra Lombok timur. Yang kemudian memperoleh persetujuan presiden RI dan diangkat sebagai kepala daerah tingkat II Lombok Periode 1958 – 1963 timur yang pertama hasil pemilihan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur. dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 2 Juli 1960 Nomor : Up.7/12/41-1602.

Jabatan ini dipegang sampai tanggal 24 November 1966 bersama dengan diangkatnya RAHADI CIPTO WARDOYO sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur yang diangkat dengan keputusan menteri dalam negeri tanggal 26 November 1966 Nomor : Up.14/8/37-1702.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959 yang menetapkan kembali berlakunya Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 mengalami penyesuaian yaitu dengan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Penyesuaian tersebut terjadi  lagi berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1965, dimana sebutan DPRD diubah dengan sebutan DPRD Gotong Royong, dan keanggotaannya tidak lagi hanya terdiri dari partai politik tetapi diperluas dengan unsur golongan karya, seperti ABRI, Koperasi, Alim Ulama, Cendikiawan, wanita, buruh, tani, pengusaha nasional dan pemuda. Komposisi Anggota DPRD Gotong Royong adalah sebagai berikut :

No

Fraksi

Jumlah

1

NU

:  7 Orang

2

PNI

:  7 Orang

3

PSI

:  1 Orang

4

IPKI

:  1 Orang

5

PERTI

:  1 Orang

6

PARMUSI

:  1 Orang

7

AD

:  1 Orang

8

POLRI

:  2 Orang

9

HANSIP

:  1 Orang

10

PETERAN

:  1 Orang

11

ORMAS ISLAM

:  1 Orang

12

TJEN/PEND

:  2 Orang

13

WANITA

:  2 Orang

14

PEMUDA

:  1 Orang

15

ANGKATAN 45

:  1 Orang

16

TANI

:  2 Orang

17

KOPERASI

:  1 Orang

18

BURUH

:  1 Orang

19

PENG. NAS

:  1 Orang

Jumlah

:  37 Orang

 

Dengan terpilih sebagai Ketua DPRD Gotong Royong adalah Soedijono dari angkatan bersenjata Republik Indonesia. Komposisi keanggotaan DPRD Gotong Royong Lombok Timur diatas berlangsung sampai dengan tahun 1971, berakhir dengan dilantiknya anggota DPRD hasil pemilihan umum tahun 1971, yang merupakan PEMILU Pertama pada zaman Orde Baru.

 

2. Periode Tahun 1971-1977

Anggota DPRD pada Periode ini merupakan anggota DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 1971 yang diikuti oleh 10 Organisasi Peserta Pemilu (OPP) dengan komposisi perolehan suara adalah sebagai berikut :

No

Fraksi

Jumlah

1

GOLKAR

30 Orang

2

NU

5 Orang

3

PNI

2 Orang

4

PARMUSI

2 Orang

5

PSII

1 Orang

Dari 40 orang anggota DPRD saat ini berhasil memilih pimpinan dengan susunan kepemimpinan terdiri dari :

Ketua : ACA SUKIRMAN ( Unsur Fraksi ABRI )

Wakil Ketua: MOH. DJUWAYNI ( Unsur FKP Pembangunan )

Wakil Ketua: H. MOH. ZAINURY ( Unsur NU )

 

3. Periode Tahun 1977-1982

Anggota DPRD pada Periode ini merupakan anggota DPRD hasil pemilihan umum tahun 1977 yang diikuti oleh 3 organisasi peserta pemilu yang merupakan hasil fusi 10 partai yang ada sebelumnya dengan komposisi perolehan wakil sebagai berikut :

No

FRAKSI

JUMLAH

1

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

10 Orang

2

GOLONGAN KARYA

28 Orang

3

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

2 Orang

 

Dengan susunan kepemimpinan terdiri dari :

Ketua                    : AZIMAT. A. (Unsur Fraksi ABRI)

Wakil Ketua          : MUHSIN BAFADAL, BA (Unsur Fraksi PPP)

Wakil Ketua          : Drs. M. SYUBLI (Unsur Fraksi Karya Pemb)

 

4. Periode Tahun 1982-1987

Anggota DPRD pada Periode ini merupakan anggota DPRD hasil pemilihan umum tahun 1982 yang diikuti oleh 3 Organisasi peserta pemilu (OPP) masing-masing partai persatuan pembangunan golongan karya dan PDI dengan komposisi perolehan hasil-hasil pada lembaga DPRD adalah sebagai berikut :

NO

FRAKSI

JUMLAH

1

GOLKAR

24 Orang

2

DEMOKRASI INDONESIA

1 Orang

3

PERSATUAN PEMBANGUNAN

14 Orang

 

Dengan susunan kepemimpinan terdiri dari :

Ketua                    : H. L. MUH. AMIN (unsur fraksi karya pemb.)

Wakil Ketua          : MUH. AMIN (unsur Fraksi Karya Pemb.)

Wakil Ketua          : DAMAN HOERIE (Unsur Fraksi PPP)

 

5. Periode Tahun 1987-1992

Anggota DPRD pada periode ini merupakan anggota DPRD hasil pemilihan umum tahun 1987 yang diikuti oleh 3 organisasi peserta pemilu (OPP) dan Utusan ABRI.

Dari hasil pemilihan umum tersebut komposisi perolehan wakil-wakil pada lembaga DPRD adalah sebagai berikut :

NO

FRAKSI

JUMLAH

1

Partai Persatuan Pembangunan

5 Orang

2

GOLKAR

29 Orang

3

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

3 Orang

4

UTUSAN DARI ABRI

9 Orang

 

Dengan susunan kepemimpinan terdiri dari :

Ketua                    : H. LALU MUKHSAN   (unsur fraksi karya pemb.)

Wakil Ketua          : H. MUH. AMIN          (unsur fraksi karya pemb.)

Wakil Ketua          : TATAN SUYATNA       (unsur fraksi ABRI)

 

6. Periode Tahun 1992-1997

Anggota DPRD pada Periode ini merupakan anggota DPRD hasil pemilihan umum tahun 1992 yang diikuti oleh 3 Organisasi peserta pemilu (OPP) dan Utusan ABRI dengan komposisi perolehan wakil-wakil pada Lembaga DPRD adalah sebagai berikut :

NO

FRAKSI

JUMLAH

1

Partai Persatuan Pemb.

4 Orang

2

GOLKAR

26 Orang

3

Partai Demokrasi Indonesia

6  Orang

4

Utusan dari ABRI

9  Orang

 

Dengan susunan kepemimpinan terdiri dari :

Ketua                    : TATAN SUYATNA  (unsur fraksi karya pemb.)

Wakil Ketua          : BAMBANG SUNARDI (unsur fraksi ABRI)

Wakil Ketua          : H. L. SUTAN SYAHRIR (unsur fraksi PPP)

 

7. Periode Tahun 1997-1999

Anggota DPRD pada periode ini merupakan anggotaDPRD hasil pemilihan umum tahun 1997 yang diikuti oleh 3 organisasi peserta pemilu (OPP) yaitu PPP, Golongan Karya dan PDI ditambah utusan ABRI dengan komposisi perolehan wakil-wakil pada Lembaga DPRD adalah

NO

FRAKSI

JUMLAH

1

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

5 Orang

2

GOLKAR

28 Orang

3

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

3 Orang

4

UTUSAN DARI ABRI

9 Orang

 

Dengan susunan kepemimpinan terdiri dari :

Ketua  :  H. RACHMAT SUHARDI, SH (unsur fraksi ABRI)

Wakil Ketua: TATAN SUYATNA (Fraksi Karya Pembangunan)

Wakil Ketua: H. L. SUTAN SYAHRIR (unsur fraksi PPP)

 

8. Periode Tahun 1999-2004

DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode ini merupakan hasil pemilihan umum pertama setelah terjadi  reformasi  yang disertai dengan diserahkannya kepemimpinan  RI dari Presiden Suharto kepada Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Sejak saat ini ORDE Reformasi berjalan dimana masyarakat diberikan kebebasan mendirikan partai politik (system multi partai), dan partai politik yang berhak mengikuti PEMILU pada saat ini sebanyak 37 Partai politik. Pemilu pada saat ini dianggap sebagai pemilu yang demokratis, jujur dan adil yang hasil pemilihannya diresmikan dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 58 Tahun 1999 dan telah diambil sumpah/janji oleh ketua Pengadilan Negeri Selong atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Agustus 1999. Di kabupaten Lombok Timur Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendudukkan Wakilnya di DPRD sebanyak 15 Partai Politik dan satu unsur yang tidak ikut pemilu tetap diberikan hak untuk mendudukkan wakilnya di DPRD, berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Unsur TNI/Polri. Adapun komposisi Parpol dan wakilnya adalah:

NO

PARPOL

JUMLAH

1

PNI MARHAEN

1 Orang

2

PPP

4 Orang

3

PDIP

4 Orang

4

PAN

1 Orang

5

PARTAI MASYUMI

1 Orang

6

PBB

1 Orang

7

PARTAI NAHDLATUL UMMAH

1 Orang

8

PARTAI IPKI

1 Orang

9

PDI

1 Orang

10

PARTAI GOLKAR

18 Orang

11

PKB

1 Orang

12

PARTAI DAULAT RAKYAT

3 Orang

13

PARTAI SUNI

1 Orang

14

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN

1 Orang

15

PARTAI BHINEKA TUNGGAL IKA

1 Orang

16

UNSUR TNI/POLRI

5 Orang

 

Dari komposisi tersebut telah terbentuk 6 Fraksi yaitu :

 

NO

FRAKSI

JUMLAH

1

FRAKSI PARTAI GOLKAR

18 Orang

2

FRAKSI PPP

5 Orang

3

FRAKSI PDIP

6 Orang

4

FRAKSI KEBANGKITAN RAKYAT

7 Orang

5

FRAKSI UKHUWAH

4 Orang

6

FRAKSI TNI/POLRI

5 Orang

 

Dan terpilih sebagai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Periode ini adalah sebagai berikut :

            Ketua               : H. MUH. AMINUDDIN, BA (Fraksi Partai Golkar)

            Wakil Ketua     : H. SUPARMAN HAMRY (unsur Fraksi PPP)

            Wakil Ketua     : H. DJUMAD DACHLAN (unsur Fraksi PDIP)

           

Pada periode ini telah terjadi 8 kali pergantian antar waktu (PAW) dan jumlah anggota yang diganti sebanyak 19 orang. adapun pergantian antar waktu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Dalam perjalanannya telah terjadi beberapa kali Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap beberapa Anggota yaitu :

  1. Dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 10 April. Telah diganti :
    • MUSAJIDIN, SH diganti oleh H. DAMAN HOERIE dari Partai Daulat Rakyat;
    • H.M. NASRULLAH diganti oleh MARTIANA SUSANTI dari Partai Daulat Rakyat.
  2. Dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 56 Tahun 2001 tanggal 16 Februari 2001. Telah diganti :
  •  MAHSUS, SF (Almarhum) diganti oleh ACHMADI POETRA dari Partai Golongan Karya.
  1. Dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 344 Tahun 2001 tanggal 11 September  2001. Telah diganti :
  • MUSANIF ARSYAD diganti oleh SAFI’I dari Partai IPKI.
  1. Dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 343 Tahun 2001 tanggal 11 September 2001. Telah diganti :
    • Mayor INF. H. SAIDUN diganti oleh Kapten INF. RAWITAH.AS dari Unsur TNI/POLRI.
  2. Dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 66 Tahun 2002 tanggal 7 Maret 2002. Telah diganti :
    • Letkol Laut (E) MARTINUS RASMAD diganti oleh Letkol Laut (K) MAWARDI, BSc dari Unsur TNI/POLRI.
  3. Dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 447 Tahun 2002 tanggal 18 Desember 2002. Telah diganti :
    • M. NATSIR (Almarhum) diganti oleh Drs. M. IRJAN dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
  4. Dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 344 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003. Telah diganti :
    • FAZAIRIN  diganti oleh Drs. SABDA dari Partai PDI-Perjuangan;
    • Ir. FAHRURROZI diganti oleh H. SUKIMAN JAMIL dari Partai Bulan Bintang;
    • H. SAPIUN diganti oleh H. RIDWAN BAJREI dari Partai Amanat Nasional;
    • H. ATHAR IZUDDIN diganti oleh HASANAIN AYUBI, SH dari Partai Golongan Karya;
    • MAMIQ NINGRAT  diganti oleh LALU BADRAN dari Partai GOLKAR;
    • ACHMADI POETRA diganti oleh Drs. H. MUNARIF dari Partai GOLKAR;
    • LALU MUHASIM diganti oleh SADARUDDIN, Spd dari Partai GOLKAR;
    • MOH. WASIL, SH diganti oleh IWAN WIRABAKTI dari Partai GOLKAR;
    • H. SALEHUDDIN, LC diganti oleh H. ABDUL KADIR dari Partai GOLKAR;

H. AHMAD SYAIFUL diganti oleh LALU ISWANDI OCTAVIA, SE dari Partai GOLKAR;

  • H. ZAINUL MUCHLIS diganti oleh H. TAUFIQ MA’SUM, ST dari Partai GOLKAR;

 

  1. Dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 406 Tahun 2003 tanggal 12 Nopember 2003. Telah diganti :
    • Kolonel INF. H. RACHMAD SUHARDI, SH diganti oleh Kapten INF. BADRUN dari Unsur TNI/POLRI.

     

      Disamping itu telah terjadi pula perubahan nama-nama Fraksi DPRD yaitu :

  • Dari Fraksi Kebangkitan Rakyat menjadi Fraksi Nusantar dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor : 12 Tahun 2001 tanggal 3 Juli 2001;
  • Fraksi Ukhuah menjadi Fraksi Reformasi dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor : 20  Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003.

 

9. Periode Tahun 2004-2009

DPRD pada periode ini merupakan hasil pemilutahun 2004, di Kabupaten Lombok Timur diikuti oleh 23 partai politik dari 24 partai politik peserta pemilihan umum. Dari 23 partai politik yang mengikuti pemilihan umum, hanya 11 partai yang memperoleh wakil di Lembaga DPRD Kabupaten Lombok Timur dengan komposisi sebagai berikut :

No

Fraksi

Jumlah

1

Partai Golkar

11 Orang

2

PBB

8  Orang

3

PBR

7  Orang

4

PAN

2  Orang

5

PKS

2  Orang

6

PSI

1  Orang

7

PDIP

5  Orang

8

PPP

4  Orang

9

Partai Patriot

2  Orang

10

PKPI

2  Orang

11

PKB

1  Orang

 

     Dan berdasarkan keputusan Gubernur NTB Nomor 97 Tahun 2005 Tanggal 18 Mei 2005 ditetapkan Komposisi Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

Ketua                    : H. M. SYAMSUL LUTFI, SE (Unsur Fraksi PBB)

Wakil Ketua          : TGH NASRUDDIN (Unsur Fraksi PBR)

Wakil Ketua          : H. SYAMSUDDIN (Unsur Fraksi Golkar)

 

 

 

  • 17 November 2017