TAMBANG PASIR BESI PT. AMG DIBERHENTIKAN SEMENETARA

  • Senin, 03 Februari 2020 - 08:27:28 WIB
  • Administrator
TAMBANG PASIR BESI PT. AMG DIBERHENTIKAN SEMENETARA

Selong (29/1/2020)- Rapat Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur dengan PT Anugerah Mitra Graha (AMG) Lombok Timur yang bertemakan dengar pendapat dari PT. AMG, rapat yang dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD Lombok Timur H. D. Paelori, SH menghadirkan langsung kepala cabang PT. AMG, Adam dan Efendi selaku penasihat PT. AMG cabang Lombok Timur.

Sebelumnya Komisi IV DPRD Lombok Timur telah melakukan pertemuan dengan masyarakat yang juga dihadiri oleh Camat Peringgabaya yang dimana masyarakat menolak aktivitas pertambangan dilakukan di sekitar lingkungan mereka, karena akan berdampak buruk bagi lingkungan.

H. D. Paelori membuka rapat dan menjelaskan bahwa rapat kali ini berkaitan dengan mendengarkan pendapat dari PT. AMG karena dimana mayrakat belum mengetahui pra proses dan pasca proses terkait aktivitas tambang di lingkungan mereka. “Rapat hari ini merupakan dengar pendapat dari PT. AMG, masih ada masyarakat yang belum mengetahui pra proses dan pasca proses terkait tambang pasir besi ini dan banyak masyarakat tidak setuju” terang Daeng.

Sementara itu pimpinan cabang PT. AMG (Adam) menjalaskan ada pro dan kontra pada masyarakat pohgading dan sekitarnya, PT. AMG sudah mencoba membangun komunikasi bersama masyarakat untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga perusahaan bisa mencari solusi yang dimana nantinya akan menguntungkan satu sama lain.

“Kami mau duduk bersama masyarakat, apa kendala dan permasalahan dimasyarakat, kami tidak bias sendiri walaupun ada ijin, tapi kami ada sisi sosial disini, kami tidak bisa bergerak tanpa ada dukungan dari masyarkat dan jangan sampai nantinya masyarakat berfikir perusahaan kami ini tidak baik” jelas Adam.

Seperti diketahui bahwa PT. AMG ini bekerja berdasarkan ijin Bupati Lombok Timur pada tahun 2011, namun sejak tahun 2016 kewenangan diambil alih oleh pemerintah provinsi NTB, sejak 2019 PT. AMG beroperasi diatas lahan seluas 7 (tujuh) hektar, padahal perusahaan dan masyarakat belum mempunyai kesepakatan bersama sehingga masyarakat menolak adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan PT. AMG.

“Ijin ini dari tahun 2011 pada saat Pemda mempunyai wewenang mengeluarkan ijin pertambangan, apakah ada ijin terbaru dari provinsi yang mempuanyai wewenang”? tanya Daeng.

Pimpinan rapat mempertanyakan adakah ijin terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi yang mempunyai kewenangan karena sejak tahun 2016 PT. AMG adalah wewenang dari pemerintah provinsi NTB, namun PT. AMG menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi NTB hingga saat ini belum mengeluarkan SK terbaru perihal ijin pertambangan yang dilakukan PT. AMG.

Dari hasil rapat tersebut tertuang dalam berita acara bahwa kegiatan penambangan pasir besi akan dihentikan sementara tertuang sejak 30 Januari 2020, sementara itu DPRD Kabupaten Lombok Timur akan segera melakukan konsultasi ke pemerintah Provinsi untuk memastikan kejelasan hukum mengenai tambang tersebut.

  • Senin, 03 Februari 2020 - 08:27:28 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya

Tidak ada artikel terkait